Koordinasi Penanganan Pascabencana Pertanian Tapteng, Pemulihan Sawah dan Irigasi Jadi Prioritas

BRMP Sumatera Utara melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Dampak Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tim BRMP Sumatera Utara dipimpin oleh Ketua Kelompok Substansi Program dan Perakitan, Ibu Dr. Siti Maryam Harahap, SP, M.Si  melaksanakan koordinasi bersama  Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah dan jajaran terkait di Kecamatan Tukka. Koordinasi dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan penanganan sektor pertanian pascabencana yang berdampak pada lahan sawah dan infrastruktur irigasi di sejumlah wilayah. Dalam koordinasi tersebut disampaikan bahwa sedikitnya tujuh kecamatan terdampak bencana, dengan kondisi kerusakan lahan pertanian yang cukup berat. Salah satu wilayah yang terdampak antara lain Sitahuis, Badiri, Tukka, Tapian Nauli, serta wilayah lainnya.

Berdasarkan hasil identifikasi sementara, sekitar 2.400 hektare sawah mengalami kerusakan berat dan sebagian besar jaringan irigasi, baik primer maupun sekunder, termasuk bendungan, mengalami kerusakan sehingga belum dapat mendukung kegiatan budidaya secara optimal. Kondisi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan program pertanaman dan bantuan pertanian. Sejumlah lokasi belum dapat ditanami karena ketersediaan air belum normal, sementara curah hujan yang masih tinggi menyebabkan pelaksanaan program tertentu, termasuk kegiatan PMA-AS, belum dapat dilakukan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengusulkan agar kondisi wilayah terdampak bencana mendapatkan penanganan khusus, termasuk dukungan benih padi untuk lokasi yang telah memungkinkan ditanami, serta penyesuaian terhadap pelaksanaan CPCL reguler dan usulan padi gogo. Selain itu, diperlukan pengecekan di lokasi ground breaking yang sudah mulai ditanami oleh petani,namun pertumbuhan belum optimal Karena banjir yang masih menggenangi lahan persawahan saat hujan.

Dalam koordinasi tersebut  juga dibahas penguatan peran penyuluh pertanian, termasuk kebutuhan pendampingan dan sosialisasi aplikasi e-Banper yang masih menjadi tantangan karena aplikasinya yang masih baru.  Selanjutnya, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan Direktorat Jenderal terkait untuk memastikan penanganan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga pemulihan lahan, infrastruktur pertanian, serta keberlanjutan usaha tani masyarakat dapat berjalan secara bertahap.